Naomi, Prima and Idris, Ika Karlina and Parwati, Theresia Laporan Hasil Survei Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan KPK di Media Tahun 2020. Working Paper. Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.
|
Text
Laporan Survei KPK.pdf Download (38MB) | Preview |
Abstract
Survei hasil persepsi publik terhadap pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2020 berlangsung selama Oktober- November 2020 untuk menangkap potret pemberitaan media massa mengenai lembaga ini. Dalam tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi, penting bagi KPK untuk memahami opini publik yang berkembang di masyarakat. Opini publik, terutama yang tertangkap oleh pemberitaan media, merupakan representasi agenda berbagai pemangku kepentingan yang telah dibingkai oleh media massa sesuai dengan agenda mereka (McCombs, 2007; Utami, 2018). Survei ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perilaku konsumsi media masyarakat Indonesia saat ini, 2) Penggunaan media sebagai sumber informasi dan pemberitaan tentang KPK, 3) Persepsi masyarakat terhadap pemberitaan KPK di tahun 2020, dan 4) Reputasi KPK berdasarkan pemberitaan media massa di tahun 2020. Survei ini dilakukan di 34 provinsi dengan menggunakan metode sampling multistages. Terdapat sejumlah 1,560 responden yang berhasil disurvei dengan metode tatap muka. Hasil survei menunjukkan bahwa media televisi masih merupakan media yang berbanyak diakses (94,8%), meski sebenarnya trennya menurun sejak 2018. Media yang paling banyak diakses kedua adalah media online, yakni sebesar 84,4%, angka ini meningkat cukup signifikan dari tahun lalu sebesar 65,8%. Selama tahun 2020, media utama dalam mengakses pemberitaan seputar KPK adalah televisi (55,9%), diikuti dengan media sosial (33,5%), situs berita online (3,9%). Mayoritas responden (83,35%) tidak mengetahui program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Dari 10 program KPK di bidang pencegahan yang ditanyakan ke responden, ternyata program yang paling banyak diketahui adalah JAGA BANSOS (55,38%), diikuti oleh program Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (34,23%), pencegahan korupsi di sektor swasta (28,46%), dan program KEPO-IN KPK (28,46%). Survei persepsi publik terhadap pemberitaan KPK tahun 2020 menunjukkan bahwa publik masih percaya terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum 83,97%. Keempat dimensi reputasi KPK terbilang baik, dengan nilai di atas 80% atau rata- rata 81,8%. Adapun dimensi reputasi yang paling baik yakni empati (83,2%), diikuti dengan transparansi, komitmen, dan kompetensi. Dari hasil penelitian ini, team humas KPK perlu membuat strategi komunikasi untuk membangun kompetensi lembaga. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi mengenai tindaklanjut penanganan kasus korupsi dan juga program pencegahan korupsi. Keyakinan terhadap pimpinan KPK perlu ditingkatkan, misalnya dengan membuat komunikasi publik yang lebih strategis, khususnya pada pemilihan key messages saat menyampaikan informasi ke publik. Selain itu KPK juga perlu menyajikan informasi dengan lebih menarik, misalnya dalam bentuk data visualization di website KPK.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Mr Aditio Setyawicaksono |
| Date Deposited: | 18 Jan 2021 03:12 |
| Last Modified: | 24 Nov 2021 06:48 |
| URI: | http://repository.paramadina.ac.id/id/eprint/96 |
Actions (login required)
 |
View Item |
